Bagi teman teman yang menginginkan judul skripsi hukum terbaru bisa membacanya dibawah ini . Pilihan judulnya lengkap ada perdata, pidana, dan masalah lainnya yang cocok untuk dijadikan judul skripsi.
Namun ada tempat mencari judul skripsi lebih lengkap dari yang dibawah ini yaitu di SkripsiBagus.Com . Karena tidak hanya daftar judul tapi juga termasuk materi skripsi lengkap yang bisa teman teman pelajari sebelum memutuskan sebuah judul. Penting mempelajari materi skripsi sebelum memilih judul .agar teman teman tidak salah dalam memilih judul.
Skripsi Hukum TerLengkap dan Terbaru
Pertanggungjawaban Direksi Sebagai Representasi Korporasi Dalam Hal Terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Modus Penggelapan Pajak Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Perlindungan Hukum terhadap Penumpang yang Dirugikan oleh Maskapai Penerbangan Dalam Negeri yang Mengalami Penundaan Keberangkatan (Delay) Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
Tinjauan Yuridis Penerapan Persetujuan Tindakan Kedokteran dalam Pelayanan Kesehatan Dihubungkan dengan Malpraktik dalam Praktik Kedokteran.
Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Denda Dalam Proses Keberatan Pajak dan Pemenuhan Prinsip Keadilan Bagi Wajib Pajak Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Bunga Tinggi dan Asas Kepatutan Dalam Perjanjian Utang Piutang.
Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen Akhir Sebagai Pengguna Hewan Potong Di Kabupaten Sumedang Di Tinjau Dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No.29 Tahun 2003 Tentang Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Bahan Asal Hewan dan Penyediaan Pasar Hewan.
Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Sepihak Oleh Pembeli Terkait Dokumen 'Sales Order' Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.
Tinjauan Yuridis Peranan Majelis Pengawas Daerah Sebagai Perpanjanangan Tangan Negara Dalam Pembinaan dan Pengawasan Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 49/PUU-X/2012 Ditinjau Dari Asas Keadilan.
Pertanggungjawaban Pemerintah Kota Bandung dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan Berkaitan dengan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Tinjauan Yuridis Pengemban Jabatan Legal Officer dan Pertanggungjawabannya Secara Perdata Dalam Suatu Perseroan Terbatas.
Akibat Hukum Bagi Para Pihak Dengan Adanya Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Suatu Tinjauan Yuridis Atas UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia).
Tinjauan Yuridis Tarian Tradisional dalam Rangka Ekspresi Budaya Tradisional yang Digunakan Warga Negara Asing Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
Tinjauan Hukum Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Penerapan Klausula Baku Dalam Transaksi Kredit Sebagai Upaya Untuk Melindungi Nasabah Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.286/PDT./G/2007/PN.BDG Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No.206/PDT/2008/PT.BDG Terkait Sengketa Perjanjian Leasing dengan Jaminan Fidusia antara Tn. Gan Gan Jaya Wibawa (Penggugat) dan PT. Toyota Sastra Finance Service (Tergugat).
Aspek Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Bola Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Pengaturan Tindak Pidana Yang Menghambat Proses Peradilan (Contempt Of Court) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.
PROSES PELAKSANAAN GUGATAN INTERVENSI DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.
KEDUDUKAN HUKUM REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA PELAYANAN PUBLIK.
KEDUDUKAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN PT ADIRA DINAMIKA (STUDI DI PADANG CONSUMER CRISIS).
PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS PADA PENGADILAN NEGERI PADANG).
RECALL PARTAI POLITIK TERHADAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA DALAM KORELASINYA DENGAN TEORI KEDAULATAN RAKYAT DAN PELAKSANAAN TEORI KEDAULATAN HUKUM. Universitas Andalash.
PELAKSANAAN PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT OLEH KURATOR DALAM MENYELESAIKAN PERKARA KEPAILITAN.
PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI DI KABUPATEN AGAM.
SIFAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar.
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK JALANAN DAN IMPLEMENTASINYA DI KOTA PADANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS, PENGAMEN DAN PEDAGANG ASONGAN.
PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PENINGKATAN JALAN PAYAKUMBUH-SULIKI-KOTOTINGGI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT.
pemanggilan notaris dalam proses penegakan hukum oleh hakim terkait akta yan g dibuatnya pasca perubahan undang undang jabatan notaris.
PELAKSANAAN PINJAMAN TANPA AGUNAN UNTUK IBU-IBU PRASEJAHTERA PADA PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (BTPN) SYARIAH CABANG PADANG (Studi pada Mobile Marketing Syariah Koto Tangah, Padang).
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA.
PELAKSANAAN PUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN.
PENGATURAN DAN PELAKSANAAN STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI USAHA JASA PARIWISATA DI KOTA BUKITTINGGI.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN LISENSI COPYRIGHTS NOVEL TERJEMAHAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA.
PT Badan Usaha Nagari Sebagai Wadah Menghadapi Globalisasi Di MInangkabau. In: Seminar Jurusan Perdata Fakultas Hukum Unand, 2007, Padang.
PERAN BADAN PENGAWAS DALAM MEMAJUKAN KOPERASI Studi pada Koperasi Pegawai Negeri Rumah Sakit Prof.DR.MA Hanafiah Batusangkar.
KEKERASAN TERHADAP ISTRI DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG - UNDANG NO. 23 TAHUN 2OO4 DAN PENGARUHNYA TERHADAP LEMBAGA PERKWINAN (STUDI KASUS LBH-APIK KOTA PADANG).
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PEMBELIAN VOUCHER ISI ULANG ELEKTRIK PADA TOKO-TOKO SELULER DI KOTA BUKITTINGGI.
TINJAUAN STATUS HUKTIM TERHADAP PERUBAHAN PT. ASURANSI JIWA MUBARAKAH MENJADI PT. ASURANSI SYARI'AH MUBARAKAH (Studi Tentang Faktor - faktor yang Mempengaruhi dan Dampaknya Terhadap Pemegang Polis ).
IMPLEMENTASI PASAL 44 UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (UUPA No. 5/1960). DALAM MENDIRIKAN BANGUNAN DIATAS TANAH HAK MILIK ORANG LAIN DI SUMATERA BARAT. LP Unand.
Status Badan Hukum PT. Semen Padang Setelah Menjadi Anak Perusahaan PT. Semen Gresik (Persero) Tbk.
PENAFSIRAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESTA TAHUN I945 (Perbandingan Putusan Dalam Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dengan Putusan Perkara Nomor 058- 059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air).
PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG BATUSANGKAR.
PENATAAN HAK ATAS TANAH BEKAS WILAYAH PERTAMBANGAN.
TANGGUNG JAWAB MURTAHIN (PENERIMA GADAI SYARIAH) TERHADAP MARHUN (BARANG JAMINAN) DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG SYARIAH UJUNG GURUN PADANG.
Penyamaan Persepsi Atas Makna Adat Basandi Syarak Dalam Hukum Adat Minangkabau. In: Lokakaya Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Dari Perspektif Hak Asasi Manusia
PENGARUH VIDEO PORNO DI HANDPHONE TERHADAP PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus : Pengadilan Negeri Lubuk Basung).
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA ASURANSI JIWA DI PT. BUMI PUTERA CABANG PARIAMAN.
Penyelesaian Sengketa Antara PT. Perusahaan Listrik Negara Cabang Tanjungpinang Dengan Konsumen Tenaga Listrik Di Tanjungpinang.
Cavalho, Fransisco Fernandes (2014) PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN TEREADAP PIHAK KETIGA OLEH PT. ASURANSI CENTRAL ASIA CABANG PADANG DALAM PELAKSANAAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR ALL RISK.
PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT.ASTRA SEDAYA FINANCE CABANG PADANG.
PENEGAKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL MELALUI MEKANISME INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) MENURUT STATUTA ROMA 1998.
IMPLEMENTASI FUNGSI PENCEGAHAN KPK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK.
PERJANJIAN CHARTER KAPAL PENGANGKUTAN SEMEN ANTARA PT.SEMEN PADANG DENGAN PT.INDO BARUNA BULK TRANSPORT.
HARMONISASI HUKUM PENANAMAN MODAL INDONESIA DALAM RANGKA MENUJU KOMUNITAS EKONOMI ASEAN (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY) PADA TAHUN 2015.
KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PROSES SELEKSI CALON HAKIM AGUNG.
ARTI PENTING SURAT KUASA KHUSUS DARI SISI YURIDIS DALAM BERPERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang).
Penerapan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 Tentang Prosedur Pemilihan Kepala Daerah Melalui Pemilihan Langsung (Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat).
Perlindungan Hukum Wanita Dalam Kasus Kekerasan Rumah Tangga Pada Keluarga Batih Etnik Minangkabau di Kota Padang.
KEWENANGAN GUBERNUR SUMATERA BARAT DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DI TEMPAT SEBAGAI ALAT BUKTI TAMBAHAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS II A SOLOK.
PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS PADA ANGGOTA KOPERASI SEBAGAI SUATU BADAN HUKUM (Studi Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya).
Kekuatan Bukti Tertulis yang Dibantah dalam Perkara Perdata No. 40/PDT.G/ 2001 di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.
PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PT PERTAMINA (PERSERO) REFINERY UNIT II KOTA DUMAI RIAU.
PELAKSANAAN PEMBAYARAN IURAN DANA PENSIUN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT.
PERLINDUNGAN DAN PENGAKUAN TERHADAP STATUS PRIBADI DAN STATUS HUKUM ATAS SETIAP PERISTIWA KEPENDUDUKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN.
PENGENAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI KOTA PADANG.
PELAKSANAAN BANK GARANSI PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT CABANG BUKITTINGGI.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA ATAS HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA ( EKOSOB ) OLEH KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA PERWAKILAN SUMATERA BARAT.
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PADANG.
PELAKSANAAN PENGURUSAN IZIN OPERASIONAL PERUSAHAANALIH DAYA (OUTSOURCING) DI KOTA PADANG.
PENDAFTARAN TANAH ASET PEMERINTAH KOTA PADANG.
PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN SYARIAH PADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL (KJKS-BMT) KOTA PADANG.
PERANAN ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM (ANKUM) DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PELANGGARAN HUKUM DISIPLIN PRAJURIT TNI (Studi Kasus di Batalyon Infanteri 133 / Yudha Sakti).
Tinjauan Yuridis Terhadap Mahkamah Internasional (International Court Of Justice) Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional. Jurnal Ilmiah Ekotrans, 14 (2). pp. 9-17. ISSN 1411-4615
PELAKSANAAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI JIWA BERSAMA (AJB) OLEH ASURANSI BUMIPUTERA 1912 RAYON PADANG PANJANG.
PEMAHAMAN IBU RUMAH TANGGA DALAM KAITANNYA DENGAN PENINGKATAN PENDIDIKAN ANAK DAN PEMBENTUKAN KELUARGA SEJAHTERA DI SUMATERA BARAT.
PELAKSANAAN RE PGISTRASI TERHADAP PELANGGAN JASA TELEKOMUNIKASI DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN.
PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI KEBAKARAN (Studi pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Padang).
KEDUDUKAN AKTA NOTARIS/PPAT DALAM PEMBERIAN KREDIT OLEH BANK KEPADA DEBITUR.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 502 K/Pdt.Sus/2010 BERKAITAN DENGAN PENERAPAN PASAL 17 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.
PELAKSANAAN IZIN USAHA PENANGKAPAN IKAN DI LAUT TIKU KECAMATAN TANJUNG MUTIARA KABUPATEN AGAM.
EKSEKUSI RIIL DALAM PERKARA PERDATA TERHADAP SUKU CANIAGO DI KECAMATAN PADANG UTARA OLEH PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG.
KEWENANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANGSIDEMPUAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.
KEWENANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANGSIDEMPUAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.
PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN (PASAL 170 KUHP) (Studi Kasus di Polres Solok Dengan Nomor Perkara BP/10/V/2011/RESKRIM).
STUDI TENTANG PERAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM MEMBANTU PROSES PERADILAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA.
PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) PADA PEMEGANG KARTU JAMKESDA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF DR M.A HANAFIAH SM BATUSANGKAR.
TUGAS DAN WEWENANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA PADANG.
ANALISA HUKUM PEMILIHAN FORUM ARBITRASE INTERNASIONAL DALAM PERJANJIAN PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA.
PELAKSANAAN TUGAS INSPEKTORAT DALAM RANGKA PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN DITINJAU DARI PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 21 TAHUN 2008.
PENGENYAMPINGAN ASAS NEMO JUDEX IN CAUSA SUA DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI.
Implikasi Hukum Putusan Yang Bersifat Ultra Petita Dalam Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi (Putusan Perkara Nomor 49/PUU-IX/2011 Perihal Pengujian UU Mahkamah Konstitusi).
PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) PADA PEMEGANG KARTU JAMKESDA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF DR M.A HANAFIAH SM BATUSANGKAR.
PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS BUKITTINGGI.
PERANAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN GUNA MENCEGAH PENGULANGAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Biaro Bukittinggi).
PELAKSANAAN GADAI EMAS BERDASARKAN FATWA DSN NOMOR 26/DSN-MUI/2002 TENTANG RAHN EMAS PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BUKITTINGGI.
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PENDANAAN (PKP) KREDIT USAHA PEMBIBITAN SAPI (KUPS) PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT CABANG LUBUK ALUNG.
DUALISME KEWENANGAN KPUD DAN PTUN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PENENTUAN KANDIDAT PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.
PENERBITAN AKTA KELAHIRAN UNTUK MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA PADANG.
PERBANDINGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DAN PSIKIS TERHADAP ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN HUKUM PIDANA ISLAM.
PENYALURAN PEMBANTU RUMAH TANGGA PADA YAYASAN BUDI MULIA PADANG.
PELAKSANAAN SEWA GUNA USAHA (LEASING) KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. ASTRA CREDIT COMPANY ( ACC) CABANG PADANG.
PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA KOPERASI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)TAQWA TANJUNG MEDAN, KECAMATAN IV ANGKAT KABUPATEN AGAM.
ASPEK HUKUM PENATAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN SERTA PELAKSANAANNYA DI SUMATERA BARAT.
KEBERADAAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN STANDAR DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN.
TANGGUNG JAWAB PENERIMA GADAI ATAS KERUGIAN PEMBERI GADAI TERHADAP BENDA-BENDA JAMINAN GADAI DI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN CABANG TARANDAM PADANG.
Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Dalam Kaitannya Dengan Fungsi Koperasi.
PERANAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP OBAT-OBATAN YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR MUTU DI KOTA PADANG.
PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM PERKAWINAN ANTAR ETNIS DAN KEKERABATAN YANG DIANUT DI DAERAH PERBATASAN PASAMAN BARAT DENGAN MANDAHILING NATAL. Masters thesis,
KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN POLA BAGI HASIL ANTARA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DENGAN PERUSAHAAN PASANGAN USAHA.
SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN SIPIL DALAM KECELAKAAN REAKTOR NUKLIR MENURUT HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL.
PELAKSANAAN HUBUNGAN WEWENANG PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI DENGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENANGGULANGAN BENCANA (STUDI BENCANA DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI).
SISTEM PERTANGGUNG JAWABAN SIPIL DALAM KECELAKAAN REAKTOR NUKLIR MENURUT HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL. SISTEM PERTANGGUNG JAWABAN SIPIL DALAM KECELAKAAN REAKTOR NUKLIR MENURUT HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL .
TANGGUNG JAWAB JEPANG TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT LINTAS BATAS AKIBAT BOCORNYA REAKTOR NUKLIR FUKUSHIMA PADA GEMPA DAN TSUNAMI JEPANG 2011 DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL.
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN 1% TERHADAP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMPUNYAI USAHA BEBAS DI KOTA PADANG.
Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah sebagai Bentuk Penyertaan Modal dengan Prinsip Bagi Hasil pada Perbankan Syariah ( Studi Pada Bank Syariah Mandiri cabang Padang).
Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah untuk Pegawai Negeri Sipil pada Bank Tabungan Negara Cabang Padang.
TANGGUNG JAWAB DOKTER JIKA TERJADI KERUGIAN DALAM MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS DAN KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.
ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM BANK NAGARI DARI PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERSEROAN TERRBATAS.
PELAKSANAAN PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN BAGI KARYAWAN BANK NAGARI BPD SUMATERA BARAT PADA DANA PENSIUN BANK NAGARI BPD .
PERANAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT.
PENERAPAN PRINSIP KEHATI – HATIAN DALAM PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BNI (BANK NEGARA INDONESIA) SYARIAH CABANG PADANG.
PENYELESAIAN SENGKETA HARTA PUSAKO TINGGI DI LUAR PENGADILAN DI NAGARI LADANG PANJANG KECAMATAN TIGONAGARI KABUPATEN PASAMAN.
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PASAL 372 KUHP (Studi Kasus Perkara Nomor 192/PID.B/2011/PN/PDG).
PENGAWASAN TONASE KENDARAAN BARANGMELALUI JEMBATAN TIMBANG (Studi Kasus : Jembatan Timbang Lubuk Buaya Kota Padang).
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk UNIT KOTA 1 BATUSANGKAR.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KARTU KREDIT (Studi pada Bank Mandiri Cabang Padang).
PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PARIAMAN.
PELAKSANAAN PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT HUKUM PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI KELAS IB.
PERANAN NCB-INTERPOL INDONESIA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN YANG MENJADI KORBAN TRAFFICKING DI LUAR NEGERI. .
UPAYA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SULIKI GUNUNG MAS DALAM MENGANTISIPASI TERJADINYA WANPRESTASI OLEH PIHAK NASABAH.
KEDUDUKAN SAKSI NON MUSLIM DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA ( Studi pada Pengadilan Agama Koto Baru Kabupaten Solok).
TINJAUAN YURIDIS LEMBAGA KEPRESIDENAN DALAM MENJALANKAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA.
Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Nagari Cabang Utama Padang.
PERANAN KEPOLISIAN SEBAGAI KUASA JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PROSES PERADILAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN TERTENTU (Studi Pada Satuan Lalu Lintas Polresta Padang).
PERANAN KEPOLISIAN SEBAGAI KUASA JAKSA PENUNTUT UMUM DALAMPROSES PERADILAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN TERTENTU (Studi Pada Satuan Lalu Lintas Polresta Padang).
PERANAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN NASABAH TERHADAP DILIKUIDASINYA PT BPR SALIMPAUNG SEPAKAT DI TANAH DATAR.
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG MELALUI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 02 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.
PEMBERIAN DANA SANTUNAN KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN YANG MENYEBABKAN CACAT SEUMUR HIDUP OLEH PT JASA RAHARJA (PERSERO) .
PEMBERIAN KREDIT PEMBINAAN USAHA KECIL DAN KOPERASI (PUKK) OLEH PT. TASPEN (PERSERO) CABANG PADANG KEPADA MITRA BINAANNYA.
PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PERIODE 2009-2014 TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DAN KAWASAN TERTIB ROKOK DI KOTA PADANG PANJANG.
FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA.
PENGGUNAAN KARTU ASKES LAMINASI BARCODE OLEH PASIEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI POLIKLINIK RUMAH SAKIT UMUM PUSAT ( RSUP ) M. DJAMIL PADANG.
TINJAUAN YURIDIS SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.
PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN EMAS OLEH PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG TERANDAMPADANG.
PELAKSANAAN KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUMUNTUKMENYELESAIKANMASALAH HUKUMPEMILU DALAMPEMILUKADA KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2013.
HARMONISASI MATERI MUATAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERATURAN DAERAH OLEH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.
PROSES PEMBUATAN AKTA JUAL BELI BERDASARKAN KUASA LISAN DI KECAMATAN RIMBO BUJANG KABUPATEN TEBO.
PELANGGARAN PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN ASURANSI PADA P.T. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) CABANG PADANG.
PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI DI BIDANG PENDIDIKAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT.
PELAKSANAAN ADMINISTRASI PERPINDAHAN PENDUDUK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DHARMASRAYA.
PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBELIAN OBLIGASI RITEL INDONESIA (ORI 010) MELALUI PT.BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
KAJIAN PERBANDINGAN HUKUM PIDANA TENTANG SISTEM PENUNTUTAN PERKARA PIDANA MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DAN SISTEM PERADILAN PIDANA JEPANG.
PELAKSANAAN DEPERTASI DALAM PENANGANAN wNA BERSTATUS STATE LESS DI WILAYAH HUKUM SUMATERA BARAT. ARTIKEL PENELITIAN .
PROSES PENYELESAIAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PADANG. Pasca Sarjana Unand.
Pengaturan Hukum Humaniter Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia Tentang Perlindungan Benda Budaya. Jurnal Antropologi, VII (11). ISSN 1410-8356
KONSTRIBUSI DAN DOMINASI AJARAN ADAT MINANGKABAU DALAM PEMBANGUNAN DEMOKRASI PANCASILA.
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA TENAGA KERJA OUTSOURCING DENGAN KOPERASI KARYAWAN AVIA JAYA.
Perlindungan Terhadap Konsumen dalam Pemberian Garansi pada Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Honda antara Pelaku Usaha dengan Konsumen di KOta PAdang.
Respon Aparat Penegak Hukum Terhadap Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Anak Berhadapan Dengan Hukum.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Di Pengadilan Negeri Sukoharjo).
Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Di Bidang Hak Cipta Model Ukiran Kayu Di Kabupaten Jepara (Studi Kasus Pengadilan Niaga Semarang).
Eksekusi Terhadap Obyek Hak Tanggungan Dengan Bantuan Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sragen).
Pelaksanaan Pemenuhan Tanggung Jawab PPAT Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Beserta Akibat Hukumnya (Studi di Kantor PPAT Wilayah Kabupaten Sukoharjo).
Klausula Eksonerasi dan Konsumen (Studi Terhadap Perjanjian Laundry di Gonilan, Kartasura, Sukoharjo).
Fungsi Alat Bukti (Sidik Jari) Dalam Mengungkap Tindak Kejahatan Pencurian (Studi Kasus Di Polresta Surakarta).
Penegakan Hukum Terhadap Praktek Prostitusi Anak Di Kota Surakarta (Perspektif Penal Dan Nonpenal).
Pelaksanaan Pengelolaan Barang Bukti Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana ( Studi Kasus di Polresta Surakarta ).
Kriminalisasi Terhadap Hakim (Tinjauan Yuridis UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
Pelaksanaan Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi: MPD Kota Surakarta).
Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta).
Pemidanaan Terhadap Pelaku Pemerkosaan Yang Berusia Lanjut.
Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka Atau Terdakwa Dalam Perkara Pidana.
Sistem Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Indonesia.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran.
Aspek Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Di Baitul Mal Wattamwil (BMT) Ahmad Dahlan Cawas.
Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan oleh Pelajar Dan Upaya Penanggulangannya ( Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Klaten).
Tinjauan Yuridis Sengketa Iklan Layanan Blackberry Yang Menyesatkan Antara Konsumen Dan Telkomsel (Studi Kasus Putusan BPSK kota Surakarta Nomor: 001-3/I/IX/2011/BPSK Ska ).
Peran Reserse Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Di Polresta Surakarta, Polres Sragen Dan Polres Sukoharjo).
Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerjasama Sponsorship Yang Diselenggarakan PT. Nojorono Tobacco Internasional.
Pelaksanaan Asuransi Kredit Perdagangan Di PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta.
Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia (Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Sidodadi Cabang Sragen).
Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen).
Pelaksanaan Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Study Kasus Di Bpr Bank Boyolali).
Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).
Tinjauan Tentang Pelaksanaan Pendidikan Perseroan Terbatas Berdasarkan UU PT. No 40 Tahun 2007 (Studi Kasus Kantor Notaris Di Surakarta).
Peranan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kota Surakarta Dalam Pembinaan Terhadap Anak Yang Memperoleh Sanksi Tindakan.
Perlindungan Hukum Terhadap Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di PT. Prabu Dian Kencana Kota Surakarta.
Konsumen Dan Bahan Tambahan Makanan (Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Jajanan Pasar Disurakarta).
Wanprestasi Dan Penyelesaiannya Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil ( Studi Kasus Di Wawa Rental Mobil Kabupaten Sragen).
Hak Perempuan Dalam Ikatan Nikah Sego Dan Dampaknya Terhadap Anak (Study Yuridis-Empiris Di Desa Gedong, Karanganyar).
Pembagian Warisan Berdasarkan Wasiat Bagi Anak Angkat Ditinjau Dalam Hukum Perdata.
Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidanaberdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 (Studi Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonogiri).
Konsumen Dan Hygienitas Produk (Studi Tentang Perlindungan Hukum Dalam Proses Produksi di Gabungan Koperasi Susu Indonesia Boyolali ).
Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Dan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 ( Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali ).
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur.
Perjanjian Gadai Polis Dengan Jaminan Polis Asuransi Jiwa Di Pt. Asuransi Jiwasraya (Persero).
Asuransi Kerugian: Studi Tentang Asuransi Kebakaran Dengan Sistem Total Lost Only Di PT. Jasindo Surakarta.
Penerapan Teknologi Alat Perekam Video Sebagai Alat Bukti Dalam Pengungkapan Tindak Pidana (Analisis Yuridis Normatif Putusan Nomor: 71/Pid.B/2012/PN.MGL dan Putusan Nomor 452/PID.B/2011/PN.Sbg).
Kajian Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta.
Perlindungan Hukum Kreditur Selaku Pemegang Jaminan Fidusia Dalam Kepailitan Atas Harta Kekayaan Debitur yang Telah Dinyatakan Pailit Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang.
Klausula Eksonerasi Dan Konsumen Studi Tentang Kekuatan Mengikat Klausula Baku Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Di Wilayah Surakarta.
Proses Pemeriksaan Perkara Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta).
Jaminan Dan Sewa Menyewa Mobil (Studi Terhadap Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Rental Mobil Lepas Kunci Di Surakarta).
Pelaksanaan Perlindungan Hukum Atas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja ( K3) Pegawai PT. Kereta Api ( Persero) DAOP VI Yogyakarta.
Tinjauan Yuridis Mengenai Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Perlindungannya Terhadap Dana Simpanan Nasabah Bank.
Pelaksanaan Lelang Terhadap Benda Jaminan Sebagai Akibat Wanprestasi (Study Kasus Di Perum Pegadaian Jepara).
Perbandingan Sistem Asuransi Jiwa Secara Syariah Dan Konvensional (Studi pada AJB Bumiputera 1912 Purwodadi).
Tinjauan Tentang Penyelesaian Wanprestasi Atas Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Di Pd Bpr Bank Boyolali.
Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Di Polres Brebes.
Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Polres Boyolali.
Pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan Sebagai Implementasi Asas Publisitas Dalam Hak Tanggungan (Studi di Kantor Pertanahan Kota Surakarta).
Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Dengan Menggunakan L/C (Letter Of Credit) Pada PT. Batik Danar Hadi Surakarta.
Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Di Kalangan Remaja Serta Upaya Penanggulangannya Oleh Kepolisian Dan Badan Narkotika Kabupaten Sukoharjo.
Analisis Evaluasi Pelaksanaan Proyek Paket Pekerjaan Jalan Boyolali-Kartosuro Tahun 2011-2012 (Ditinjau Dari Kontrak Konstruksi).
Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Kredit: Studi di Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Ngemplak Surakarta.
Perceraian Dan Akibat Hukumnya Suatu Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 0689/Pdt.G/2012/Pa.Ska.
Hukum Dan Wartawan Studi Tentang Perlindungan Hukum Atas Kebebasan Pers Di Tempo.co Dan Kompas.com Dalam Menerbitkan Artikel Berita.
Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada PT. Federal Internasional Finance Cabang Kota Kudus.
Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus Di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Blora).
Studi Tentang Permohonan Praperadilan Yang Berkaitan Dengan Penghentian Penyidikan Di Pengadilan Negeri Surakarta.
Studi Komparasi Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor Di PT. Adira Finance (Secara Konvensional) Dengan Perjanjian Pembiayaan Di BMT Surya Ummat Klaten (Secara Syariah).
Sinkronisasi Regulasi Penyidikan Dan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Korupsi.
Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana.
0 komentar:
Posting Komentar